Garut.mediagempar.web.id – Bak tertimpa tangga sudah jelas mahal, malah hampir tidak ada di pasaran seperti keberadaan pupuk subsidi di Kabupaten Garut dalam beberapa pekan kebelakang. Jangankan para petani yang memilik kartu tani, apalagi yang tidak memiliki benar- benar jatuh ketitik nadir.
Diduga keras kelangkaan pupuk subsidi di kabupaten Garut, lebih disebabkan akibat ulah sejumlah oknum yang mengalihkan distribusi pupuk subsidi tersebut kepada mereka yang bukan haknya. Hasil penelusuran di lapangan terkait kelangkaan pupuk subsidi di Kecamatan Kadungora belum lama ini para petani yang berhasil diminta tanggapannya, hanya bisa mengecam dan menggugat pemerintah segera seret ke meja hijau oknum penimbun pupuk subsidi yang menjelma menjadi mafia harga.
Mereka juga terus mempertanyakan tentang kartu tani yang dianggap sebagai dewa penolong. Tapi apa lacur ?
Faktanya setiap mereka ingin membeli pupuk nihil, dengan enteng mengatakan stok pupuknya habis. Abdul Mujib salah satu petani yang dinilai cukup vokal menegaskan, kalaupun pupuk subsidi masih ada, tak semua petani bisa membeli, sebab banyak petani yang tidak memiliki kartu tani, sedangkan untuk dapat membeli pupuk bersubsidi, petani harus memiliki kartu tani. Ini persoalan juga bagi para petani, dan dinilai kartu tani diskriminatif bagi petani non kartu tani.
Program pemerintah berupa kartu tani untuk subsidi pupuk demikian kata Abdul Mujib, tidak jelas realisasinya, apalagi menggunakan mekanisme perbankan. Seharusnya ada penjelasan yang rinci ikhwal mekanisme subsidi pupuk bagi petani secara berkeadilan.
Dinilai raibnya (benar-banar langka dan sulit) pupuk bersubsidi sudah cukup lama membelit para petani. Namun hingga kini pihak pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Pertanian, tetap cuek bebek,meskipun hal tersebut sudah disampaikan kepada petugas di lapangan.
“Jadinya sekarang kita terus-terusan harus membeli pupuk non subsidi yang harganya mahal. Sehingga ini sangat memberatkan,” ujarnya.
Informasi yang diketahuinya suplai pupuk bersubsidi dari prodesen selama ini disesuaikan dengan kebutuhan petani di lapangan. Petani yang memiliki kartu tani pun hanya bisa membeli sesuai kebutuhan, dan itu tercatat dalam data.
“Masalahnya, data kita sudah masuk, termasuk data lahan yang digarapnya. Lalu kalau suplai pupuk disesuaikan dengan itu, sisa pupuk subsidinya kemana? Kami berfikir negatif tentunya, pasti ada yang main disini,” ujarnya.(01).
