Pemkab Bandung Prioritaskan Pembangunan dan Peningkatan infrastruktur   

  • Whatsapp

Pemkab Bandung Terus Genjot Infrastruktur di APBD Perubahan 2026

BANDUNG. Mediagempar.web.id-Pembangunan dan peningkatan infrastruktur menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Bandung di Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pemkab Bandung mengarahkan penyesuaian anggaran untuk memperkuat belanja pembangunan, terutama infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi yang dinilai berkaitan langsung dengan konektivitas, aktivitas ekonomi, serta pelayanan dasar masyarakat.

Prioritas tersebut disampaikan Bupati Bandung Dadang Supriatna saat Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bandung 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung di Soreang, Senin (31/8/2026).

Dadang akrab disapa KDS mengatakan, perubahan APBD diperlukan untuk menyesuaikan program. Ia, menungkapkan perubahan APBD diperlukan menyesuaikan program pemerintah daerah dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Penyesuaian ini tidak hanya dilakukan pada struktur pendapatan dan belanja, namun juga pembiayaan serta target kinerja pembangunan.

Menurutnya, perubahan anggaran harus diarahkan agar belanja pemerintah semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sektor infrastruktur menjadi salah satu ruang yang mendapat perhatian dalam perubahan anggaran tersebut. Pembangunan dan peningkatan jalan, jaringan infrastruktur, serta irigasi diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah.

Perbaikan infrastruktur juga diharapkan mampu mendukung mobilitas masyarakat dan memperlancar kegiatan ekonomi di Kabupaten Bandung.

Selain itu, Pemkab Bandung berupaya memperkuat kemampuan fiskal daerah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Optimalisasi potensi pajak dan sumber pendapatan daerah dilakukan untuk memperbesar ruang fiskal yang dapat digunakan membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Ia menilai, peningkatan pendapatan daerah harus berjalan beriringan dengan pengelolaan belanja yang lebih efektif.

“Semakin kuat pendapatan daerah, semakin besar kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.

Selain rancangan perubahan APBD, dalam rapat paripurna tersebut KDS menyampaikan pengantar dua Raperda.Berita Kebijakan Fiskal

Keduanya yakni Raperda tentang Perubahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Raharja dan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, pungkasnya. (SR).

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *