Oleh : Rachmat Pr
Pemerhati sosial politik.
Dimanapun dan kapanpun, mewariskan pencapaian sebuah kekuasaan senantiasa akan tetap ada. Ada semacam harapan dalam kehidupan manusia, seorang ayah menginginkan anaknya menjadi penerus cita-citanya.
Seorang anak menjadi pengganti profesi orang tuanya. Itu sesuatu yang normal-normal saja.
Akan tetapi akhir-akhir ini dalam hiruk-pikuk kehidupan politik tanah air, muncul persoaalan dan dicurigai publik, tatkala tokoh-tokoh politik mau melanggengkan kekuasaan dengan cara membagi habis kekuasaannya kepada sanak keluarganya tanpa reserve. Nyaris seperti raja-raja yang memerintah berasal dari keturunannya.
Phenomena diatas sudah barang tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai transparansi dan akuntabilitas dalam setiap distribusi kekuasaan.
Praktek membagi habis kekuasaan ini bisa terjadi dilingkungan partai politik atau pada jabatan-jabatan publik lainnya, melalui cara-cara yang tidak fairness dan kompetitif.
Kecenderungan memonopoli dan mendominasi kekuasan politik oleh sanak keluarga, apalagi sampai membangun dinasty politik pada jabatan-jabatan publik, bukan sebuah langkah maju. Bagaimanapun sahwat berkuasa tanpa batas seperti ini harus dihentikan.
Jabatan politik dan jabatan publik lainya, adalah milik publik dan hak publik untuk meraihnya lewat kompetisi dan kontestasi yang terbuka. Organisasi memberikan kesempatan kepada siapapun yang punya kemampuan, bukan siapa yang memiliki koneksi kekuasaan.
Tindakan mendorong sanak keluarga menjadi ahliwaris kekuasaan politik tanpa didukung kualifikasi dan prestasi, bisa berujung pada kehancuran demokrasi.
Demokrasi dan feodalisme politik adalah dua tesis yang berlawanan juga tida bisa dikawinkan. Demokrasi tida bisa disandingkan dengan dinasti politik.
Sering kali Intrik-intrik internal yang muncul di organisasi politik direduksi sebagai dinamika organisasi, padahal sejatinya tokoh sentral organisasi sudah mengabaikan prinsip-prinsip organisasi. Melakukan intervensi dan rekayasa terhadap suksesi organisasi.
Selama elit-elit politik bermental feodal dan nepotis, maka upaya membangun sistem politik yang demokratis, yang bisa menjamin dinamika kehidupan sosial politik yang langgeng dan teratur masih jauh panggang dari api.***
Dinasty Politik Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
