GARUT, mediagempar.web.id. Ratusan tenaga honorer SKPD Kabupaten Garut demo di gedung DPRD Garut Kamis (7/7/22). Para demonstran tersebut meminta kejelasan nasibnya sebagaimana rencana pemerintah yang akan menghapus tenaga honorer di tahun 2023 mendatang.
Pantauan di lokasi yakni tenaga honorer dari Disperindag ESDM, Diskominfo dan SKPD serta tenaga honorer lainnya. Mereka meminta regulasi yang adil untuk tenaga honorer dan menolak dialihkan ke outsorcing karena telah lama mengabdi di Pemerintahan Kabupaten Garut.
Neni Sumarni (43) salah satu honorer UPT Disperindag, ia mengaku sudah 17 tahun bekerja dan hingga saat ini belum diangkat menjadi PNS.
Selama mengabdi, Neni mengaku belum ada honor yang layak yang diberikan Pemerintah daerah. Apa lagi jika diangkat menjadi PNS. Hingga i saat ini kata Neni belum ada kejelasan mengenai nasib honorer.
“Hingga aksi berakhir Beres, Namun, belum ada keputusan,” ungkapnya di Halaman Gedung DPRD Garut, Kamis (7/7/2022).
Ketua DPRD Garut, Euis Ida Wartiah saat dimintai keterangan terkait nasib honorer di Gedung Paripurna tak memberikan tanggapan.“ Ke komisi 1, saya tak menghadiri audensi,” singkatnya.
Sebelumnya dari kalangan honorer nakes dan non nakes di Puskesmas dan RSUD dr. Slamet Garut juga melakukan aksi demo besar-besaran. Mereka menilai posisi nakes dan non nakes sebagai garda terdepan dalam menyelamatkan masyarakat, khususnya di masa pandemi.
Honorer nakes dan non nakes meminta Kepada Pemkab untuk diberikan porsi P3K yang cukup sesuai dengan jumlah honorer yang sudah tercatat, pintanya. (Red)
