Garut. Mediagempar.web.id– Pemerintah Desa Tanggulun menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026 pada Senin, 22 September 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Desa Tanggulun dan dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Kadungora, Sekmat Kadungora, Kasi Pemerintahan Kec.Kadubgora, kasi Trantib, PMD, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), para Ketua RT, Kader Posyandu, TP PKK Pendamping Desa, serta tokoh-tokoh masyarakat Desa Tanggulun. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.
Dalam musyawarah tersebut, berbagai usulan dan masukan dari warga dibahas secara bersama-sama, mulai dari sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat. Semua usulan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen RKPDes Tahun 2026.
Musdes ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan desa, serta memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dengan digelarnya Musdes RKPDes 2026 ini, Pemerintah Desa Tanggulun berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus bersinergi dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata.
Kepala Desa (Kades) Tanggulun Rd. Heizar Fathoni pada Musyawarah Desa (Musdes) 2026 umumnya berisi ajakan untuk partisipasi aktif masyarakat, pentingnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai pedoman pembangunan, dan penjelasan mengenai prioritas pembangunan desa sesuai visi-misi, serta dukungan terhadap program pemerintah pusat seperti ketahanan pangan dan prioritas lainya yang spesifik adalah “Kita wujudkan Tanggulun yang cerdas secara pengetahuan, dan besar dalam semangat kebersamaan, tuturnya.
Sementara, harapan BPD Desa Tanggulun Drs.H.Muhtar Ismail menuturkan, dalam Musyawarah Desa (Musdes) adalah agar kegiatan pembangunan dan pemerintahan desa berjalan efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat.
BPD berharap dapat mengoordinasikan musyawarah secara partisipatif, memastikan partisipasi kelompok rentan, menyalurkan aspirasi menjadi program nyata, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan dan anggaran desa agar memberikan manfaat maksimal bagi seluruh warga, pungkasnya. (Sighar)
