Oleh H.Ridwan
Redaktur mediagempar.web.id
Sungguh miris, dan tersentak kaget beberapa pekan ke belakang hampir semua media massa baik cetak, elektronik maupun media digital baca online mengangkat berita panas, menohok sejumlah pejabat publik mulai Kelas Kepala Desa, Kepala Daerah (Bupati, Wali Kota, Gubernur), juga anggota Legislatif atau DPRD, DPR – RI yang mengakhiri jabatannya di Istana Prodeo alias di balik jeruji besi
serta mendapat Julukan baru “Abang Napi”.
Memang latar belakang pejabat publik sangat beragam baik pendidikannya maupun posisinya. Ada yang jebolan SMA persamaan (sederajat), Lulusan perguruan Tinggi S 1 bahkan S 3. Demikian juga latar belakang pekerjaannya atau posisinya ada mantan Pejabat Karier baca birokrat, pengusaha, Jurnalis, LSM dan kerja serabutan sarkasmenya Penganggur Abadi yang ngadu nasib, peruntungan bertarung memperebutkan jabatan publik melalui mekanisme Pilkades, Pilkada, dan Pemilu Legislatif, namun nasibnya mulus terpilih,
memenangkan pertarungan memerebutkan posisi dimaksud.Padahal dulu, ketika mereka maju sebagai calon dan sudah ditetapkan sebagai calon tetap oleh panitia Pilkades, KPUD, KPU Pusat manakala memasuki masa kampanye atau bertarung sesama calon lainnya didepan masyarakat, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini, mulutnya berbusa busa, berjanji setia siap menjadi pribadi yang konsisten, aspiratif, tidak akan memperlakukan pemegang kedaulatan tertinggi yakni rakyat seperti mendorong mobil mogok, setelah melaju ditinggalkan begitu saja.
Kepala Desa, Bupati/Walikota dan Gubernur itu adalah pemimpin. Tapi tak jarang mereka terkadang memiliki wajah dua, sering kali dari luar terlihat merupakan sosok yang peduli, perhatian dan pro rakyat, membantu wong cilik, atau rakyat miskin
dengan kebijakan atau kewenangan yang dimilikinya seperti memberikan bantuan sosial, alat produksi untuk UMKM, memberi beasiswa bagi siswa atau Mahasiswa yang ekonomi orangtuanya (keluarganya) terpinggirkan secara ekonomi yang diberikan lewat jaringan dibawahnya.
Namun yang luput dari perhatian atau sorotan publik sisi lain dari pemimpin atau pejabat publik, mereka begitu piawai dan handal bagaimana ngutak-ngatik uang negara untuk kepentingan mereka sendiri, mantan tim sukses serta para kroninya yang menggunakan jaringan dibawahnya. Seperti jual beli jabatan kalau di lingkungan SKPD, dan mengkondisikan tiap proyek agar dimenangkan oleh perusahaan para kroninya.
Belum lagi penyalahgunaan kewenangan, yang sering kali merepotkan bawahan. Seakan, tidak ada kontrol dari pihak luar. Bupati, atau pemimpin seperti raja yang bebas mengatur upeti yang didapat dari pajak rakyat. Mungkin itu hanya potret kecil pemimpin sekarang.
Memang tidak semua pemimpin seperti itu. Kemudian Pemimpin, baik Kepala Desa, Bupati/Wali Kota maupun Guber seperti apa yang diharapkan rakyat Pasca Pilkades, dan Pilkada. Silahkan Anda sebagai rakyat pemegang Kedaulatan tertinggi di negeri ini.
yang pasti jangan pilih calon pemimpin culas, bisa celaka dua belas. Semoga.***
